Syarat-Syarat Pemekaran Wilayah Provinsi dan Dampak Pemekaran Provinsi


Assalamualaikum Wr.Wb

Salam Sejahtera
Ok lasung saja siapa sih yang igin mendapat nilai yang sempurna tentu saja semua menginginkanya tapi semua itu tidak didapat begitu saja bukan? semua butuh usaha dan proses yang panjang, kunci mendapat nilai yang sempurna dalah belajar dengan giat dan ulet, maka dari itu saya disini ingin sedikit membatu proses pembelajaran teman-teman semua dengan sedikit ilmu yang telah saya pelajari sebelumnya dijejajang sekolah.
Pada kesempatan kali saya akan membagikan ilmu sedikit yang telah saya pelajari disekolah semoga saja artikel kali benar-benar bermanfaat utuk teman-teman semua. Langsung saja disimak materinya:


Syarat-Syarat Pemekaran Wilayah Provinsi

Syarat-Syarat Pemekaran Wilayah Provinsi


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, diisyaratkan bahwa dalam pembentukan pemerintah daerah yang baru didasari kepada persyaratan administratif, teknis, dan fisik kewilayahan, termasuk kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan daerah, luas,  pertahanan, keamanan, tingkat kesejahteraan masyarakat, rentang kendal, dan factor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Secara administratif paling sedikit lima kabupaten/kota untuk pembentukan suatu provinsi dan paling sedikit lima kecamatan untuk pembentukan suatu kabupaten, dan empat kecamatan untuk pembentukan kota termasuk lokasi calon ibu kota, sarana, dan prasarana pemerintahan.

Dampak Positif dan Negatif Pemekaran Wilayah

Dampak Pemekaran Wilayah

Adapun dampak-dampak yang ditimbulkan dari pemekaran provisi antara lain sebagai berikut.
Dampak Positif
Dampak positif dari pemekaran wilayah adalah sebagai berikut.
Dapat mengelola potensi daerah masing-masing.
Dapat mengelola kekayaan daerah.
Dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerah.
Dapat memperoleh tambahan penghasilan.
Meningkatkan pembangunan di daerah.
Meningkatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan.
Meningkatkan fasilitas umum dan sosial.
Meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dampak Negatif
Jika ada dampak posotif pasti juga ada ada dampak negative, dampak negatif pemekaran pronvinsi antara lain sebagai berikut.
Memunculkan semangat kedaerahan yang dapat membahayakan keutuhan bangsa dan negara.
Pemekaran wilayah tidak didasarkan pada kebutuhan masyarakat, tetapi lebih meng utamakan kepentingan pribadi atau golongan.
Memunculkan pertikaian antara warga masyarakat.
Meningkatkan praktik KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) di daerah,
Guna mengantisipasi munculnya dampak negatif pelaksanaan otonomi daerah, pertu ditempuh upaya-upaya sebagai berikut.
Menumbuhkan kesadaran pada masyarakat bahwa NKRI merupakan bentuk final dari Indonesia.
Pemekaran wilayah harus didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan potensi daerah.
Sistem penilaian yang objektif dalam usaha pemekaran wilayah.
Adanya pelaporan yang transparan dari penggunaan kekayaan daerah.
Peran serta masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan.

0 Response to "Syarat-Syarat Pemekaran Wilayah Provinsi dan Dampak Pemekaran Provinsi"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel