Lembaga-Lembaga Negara Sesuai Hasil Amandemen UUD 1945

Assalamualaikum Wr.Wb
Salam Sejahtera
Ok lasung saja siapa sih yang igin mendapat nilai yang sempurna tentu saja semua menginginkanya tapi semua itu tidak didapat begitu saja bukan? semua butuh usaha dan proses yang panjang, kunci mendapat nilai yang sempurna dalah belajar dengan giat dan ulet, maka dari itu saya disini ingin sedikit membatu proses pembelajaran teman-teman semua dengan sedikit ilmu yang telah saya pelajari sebelumnya dijejajang sekolah.
Pada kesempatan kali saya akan membagikan ilmu sedikit yang telah saya pelajari disekolah semoga saja artikel kali benar-benar bermanfaat utuk teman-teman semua. Langsung saja disimak materinya:

Lembaga-Lembaga Negara Sesuai Hasil Amandemen UUD 1945

Berikut adalah lembaga-lembaga negara di Indonesia sesuai hasil amandemen UUD 1945.

l. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
Keanggotaan MPR terdiri dari seluruh anggota DPR dan anggota DPD. Dahulu kedudukan MPR adalah sebagai lembaga tertinggi negara. Namun setelah UUD 1945 mengalami amandemen, kedudukannya sebagai lembaga tinggi negara. Berikut adalah tugas dan wewenang MPR.

Wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)


a. Mengubah dan menetapkan undang-undang dasar.
b. Melantik presiden dan/atau wakil presiden berdasarkan hasil pemilu dalam Sidang Paripurna MPR.
c. Memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UÜD.

2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan wakil rakyat yang menyampaikan aspirasi rakyat. Anggota DPR Hipilil secara langsungmelalui pemilihan umum. Berikut adalah tugas dan wewenang DPR menurut UUD 1945.

Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)


a. Membentuk undang-undang yang dibahas bersama presiden untukmendapat persetujuan bersama.

b. Memberikan persetujuan kepada presiden atas pengangkatan dan pembehentian anggota Komisi Yudisial.

c. Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

d. Mermberikan pertimbangan kepada presiden untuk mengangkat duta, menerima penempatan duta dari negara lain, serta menmberikan pertimbangan dalam pemberian amnesti dan abolisi.

e. Memberikan persetujuan kepada presiden dalam hal menyatakan perang, serta membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.

Adapun hak-hak yang dimiliki ole DPR adalah sebagai berikut..

a. Hak interpelasi adalah hakntuk meminta keterangan kepada pemerntah berkaitan dengan
kebijakan yang dibuatnya.

b. Hak inisiatif adalah hak untuk mengajukan usulan rancangan undang-undang.

c. Hak angket adalah hakDPRuntukmengadakan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintahari
yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

d. Hak bertanya adalah hak anggota DPR untuk mengajukan pertanyaan kepada presiden atau pemerintah tentang suatu masalah atau kebijakan pemerintah tertentu yang penting.

e. Hak bujet adalah hak DPR untuk kut menentukan dan merumuskan tentang anggaran keuangan dalam bentuk APBN.

f. Hak imunitas adalah hak anggota DPR, MPR, DPD, dan DPRD untuk tidak dapat dituntut secara lisan atau tertulis dalam rapat-rapat MPR, DPR, DPD, dan DPRD sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan dan tata tertib serta kode etik masing-masing.

g. Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat yang berkaitan dengan kebijakan pemerintahan atau tentang kejadian luar biasa di tanah air atau situasi dunia internasional disertai dengan rekomendasi penyelesaian.

3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
DPD merupakan sebuah lembaga baru sebagai perwakilan atau utusan dari daerah. Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. Memilih anggota DPD dilakukan secara perseorangan bukan atas nama partai. Jumlah keseluruhan anggota DPD dari setiap provinsi adalah sama, yaitu sebanyak empat orang. Jurmtah anggota DPD tidak lebih dari sepertiga jumlah
anggota DPR RI.

Wewenang Dewan Perwakilan Daerah (DPD)


DPD dibentuk dengan maksudisebagai penyeimbang yang berkaitan dengan kebijakan di pusat dan di daerah. DPR dan DPD merupakan lembaga perwakian, tetapi kedua lembaga tersebutmemiliki perbedaan. DPR merupakan iembaga aspirasi politik, sedangkan DPD merupakan penyalur aspirasi keragaman daerah.

Berkut adalah tugas yang dilaksanakan oleh DPD.

a. Mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pemerintah pusat dan daerah, pembentukan dan daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

b. Membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pemerintah pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

c. Memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang APBN serta rancangan undangundang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

d. Mengawasi pelaksanaan undang undang yang berkaitan denganotonomi daerah pembentukan penekaran, dan penggabungan caerah, hubungan pusat dengan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama, serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindak lanjuti.

4. Presiden
Indonesia menerepkan sistem pemerintahan presidensial sehingga presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintah.

Wewenang Presiden


Sebagai kepala negara, seorang presiden mempunyai tugas dan kewenangan antara lain sebagai berikut.

a. Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
b. Dengan persetujuan DPR menyatakan perang, serta membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.

c. Menyatakan keadaan bahaya. .

d. Mengangkat duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

e. Menerima duta dari negara lair dengan memperhatikan pertimbangan DPR.

f. Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan.

g. Memberikan amnesti dan h abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

h. Memberi grasi dan rehabilitas dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.

Adapun sebagai kepala pemerintahan, presiden memiliki kekuasaan dan kewenangan antara lain sebagai berikut.

a. Memegang kekuasaan menurut undang-undang dasar.
b. Mengajukan rancangan undang-undarig (RUU) kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
c. Menetapkan peraturan pemerintah (PP) untuk menjalankan undang-undang.
d. Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) dalam hal kegentingan yang memaksa.
e. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri.
f. Membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden yang selanjutnya diatur dengan undarng-undang.
g. Membahas dan melakukan persetujuan dengan DPR atas setiap RUU.
h. Mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.

5. Mahkamah Agung (MA)
Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan yang tertinggi di antara lingkungan peradilan di bawahnya yaitu eradinumperainagama,peraian miter. clan peracian tata usaha negara.

Wewenang Mahkamah Agung (MA)


Sebagai lembaga yudikatif, Mahkamath Agung memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut.
a. Di Bidang Peradilan, Memeriksa, dan Memutuskan Perkara
1) Kekuasaan dan permohonan kasasi (tingkat banding akhir).

2) Sengketa tentang kewenangan mengadili.

3) Permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

4) Menguji keabsahan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap
undang-undang.

b. Di Bidang Nasihat dan Pertimbangan Hukum
1) Memberikan nasihat hukum kepada presiden selaku kepala negara untuk pemberian atau
penolakan grasi dan rehabilitasi.

2) Memberikan pertimbangan di bidang hukum, baik diminta maupun tidak kepada lembaga-lembaga negara.

c. Di Bidang Pengawasan
1) Mengawasi jalannya peradilan di semua lingkungan pengadilan.

2) Membuat atau membentuk peraturan sebaai pelengkap untuk mengisi kekosongan  hukum yang diperlukan bagi kelancaran jalannya peradilan.

6. Mahkamah Konstitusi (MK)
Mahkamah Konstitusi baru terbentuk setelah UUD 1945 mengalami amarndemen. Perihal tentang Mahkamah Konstitusi diatur dalam UUD 1945 pasal 24C. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Korıstitusi berkedudukan di ibu kota negarea Republik Indonesia.

Wewenang Mahkamah Konstitusi (MK)


Berikut adalah kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi.

a. Mengadili pada tingkat pertama yang putusannya bersifat tinal untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

b. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

c. Memutuskan pembubaran partai politik.

d. Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

7. Komisi Yudisial (KY)
Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang baru dibentuk berdasarkan hasil amandemen UUD 1945. Perhal tentang Komisi Yudisial diatur dalam UUD 1945 pasal 24B. Tujuan dari pembentukan Komisi Yudisial adalah dalam rangka mewujudkan lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya yang mandiri serta bebas dari pengaruh penguasa dan pihak lain.

Wewenang Komisi Yudisial (KY)


Berikut adalah tugas-tugas Komisi Yudisial.

a. Membantu pengembangan sistem pendidikan untuk peningkatan kapasitas kualitas hakim.
b. Merekomendasikan promosi dan mutasi hakim.
c. Melakukan penelitian untuk perbaikan sistem peradilan.
d. Menjaga kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara.

Adapun kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Yudisiat yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR dan memliki wewenang lain dalam rangka menjaga serta menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim.

8. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Keberadaan BPK diatur dalam UUD 1945 Bab VlIA pasal 23E, 23F, dan 23G. BPK merupakan lembaga negara yang dalam pelaksanaan tugasnya terlepas cari pengaruh dan kekuasaan negara. Tugas BPK adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab pemerintah tentang keuangan negara sehingga diharapkan BPK menjadi auditor eksternal keuangan negara yang bebas serta mandiri, profesional, efektif, efisien, dan modern sesuai dengan praktik internasional terbaik. BPK mengemban tiga fungsi yaitu sebagai berikut.

Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)


a. Fungsi operatif adalah berupa pemeriksaan, pengawasan, dan penyelidikan atas penguasaan, pengurusan, dan pengelolaan kekayaan negara.

b. Fungsi yudikatif adalah kewenangan menuntut perbendaharaan negara dan tuntutan ganti rugi terhadap bendaharawan dan pegawai negeri bukan bendahara yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang menimbulkan kerugian keuangan dan kekayaan negara.

c. Fungsi advisory adalah memberikan pertimbangan kepada pemerintah mengenai pengurusan dan pengelolaan negara.

Terimakasih buat teman-teman semua telah mengunjungi blog saya yang alakadarnya ini, semoga artikel-artikel yang saya buat ini bisa benar-benar bermanfaat untuk teman-teman semua, apabila banyak kekurangan didalamnya mohon dimaafkan.
Salam Sukses..!!

0 Response to "Lembaga-Lembaga Negara Sesuai Hasil Amandemen UUD 1945"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel