Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin

Assalamualaikum Wr.Wb
Salam Sejahtera
Ok lasung saja siapa sih yang igin mendapat nilai yang sempurna tentu saja semua menginginkanya tapi semua itu tidak didapat begitu saja bukan? semua butuh usaha dan proses yang panjang, kunci mendapat nilai yang sempurna dalah belajar dengan giat dan ulet, maka dari itu saya disini ingin sedikit membatu proses pembelajaran teman-teman semua dengan sedikit ilmu yang telah saya pelajari sebelumnya dijejajang sekolah.
Pada kesempatan kali saya akan membagikan ilmu sedikit yang telah saya pelajari disekolah semoga saja artikel kali benar-benar bermanfaat utuk teman-teman semua. Langsung saja disimak materinya:


Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin


Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin

Pada masa Demokrasi Liberal presiden berkedudukan sebagai kepala negara, bukan kepala pemerintahan. Adapun kepala pemerintahan pada masa Demokrasi Liberal dijalankan perdana menteri. Perdana menteri dan kabinet bertanggung jawab kepada paremen(DPR). Kabinet menyusun
kebijakan yang sejalan dengan konsep pemikiran parlemen. Jika kebijakan pemerintah tidak mendapat kepercayaan parlemen, kabinet mendapat mositidak percaya dan dapatdibubarkan parlemen.

1. Kabinet Natsir (6 September 1950-21 Maret 1951)
Kabinet Natsir dibentuk dengan dukungan tokoh-tokoh yang memiliki keahlian dan reputasi tinggi seperti Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Moh. Roem, Assaat, Djuanda, dan Soenitro Djojohadikusumo. Padamasa pemerintahan Kabinet Natsi, perekonomian Indonesia sedikit membaik. Salah satu sebabnya ialah Perang Korea pada awal 1950-an yang mendorong naiknya harga komoditas dan berdampak pada peningkatan pendapatan ekspor. Kabinet Natsir juga berhasil meredam pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS) pada November1950.o

Progam Kabinet Natsir, Runtuhnya Kabinet Natsir, Mundurnya Kabinet Natsir


Kedudukan Kabinet Natsir mulai goyah ketka Hadikusumo dari PNI mengeluarkan mosi tuntutan agar pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1950 tentang Pemilihan Anggota Lembaga Perwakilan Daeah. Menurut Natsir, mosi Hadikusuma hanya ingin menghambat semua usaha pemerintah dan menghetikan setiap langkah konsolidasi.


2. Kabinet Sukiman (26 Aprll 1951- 23 Februarl 1952)
Program kerja Kabinet Sukiman, antara lain sebagai berikut.
a. Menyempurnakan alat kekuasaan negara.
b. Menyusun dan melaksanakan rencana kemakmuran nasional dalam jangka pendek dan jangka panjang.
c. Menyelesaikan persiapan pemilihan umum dan mempercepat pelaksanaan otonomi daerah.
d. Menyiapkan undang-undang pengakuan serikat buruh.
e. Menjalankan politik luar negeri bebas aktif.
f. Memasukkan Irian Barat ke wilayah Republik Indonesia secepatnya.

Progam Kabinet Sukiman, Penyebab Runtuhnya Kabinet Sukiman, Sebab Mundurnya Kabinet Sukiman


Salah satu peristiwa kontroversial pada masa pemerintahan Kabinet Sukiman adalah keputusan Menteri Luar Negeri Ahmad Soebardjo menandatangani perjanjian Mutual Security Act (MSA) dengan Duta Besar Amerika Serikat, Merle Cochran. Sunario dari PNI menglrim mosi karena menganggap Ahmad Soebardjo melangar politik luar negeri bebas aktif. Pada 27 Februari 1952 Kabinet Sukiman menyerahkan mandat kepada Presiden Soekarno.


3. Kabinet Wilopo (30 Maret1952-2Juni 1953)
Kabinet Wilopo merupakan alisi PNI Masyumi.Kabinet Wilopo menerapkan sistem zaken kabinet yaitu kabinet terdiri atas menteri-menteri yang ahli di bidangnya. Program kerja Kabinet Wilopo antara lain mengusahakan pemeliharaan umum untuk anggota parlemen dan Konstituante, meningkatkan kemakmuran rakyat, meningkatkan pendidikan rakyat, serta memulihkan keamanan.

Progam Kabinet Wilopo, Sebab Runtuhya Kabinet Wilopo, Sebab Mundurnya Kabinet Wilopo


Dalam menjalankan pemerintahannya, Kabinet Wilopo menghadapi permasalahan seperti krisis ekonomi, muncul gerakan separatisme dan sikap provinsialisme, serta perselisihan internal dalam lingkungan TNI pada 17 Oktober 1952. Kedudukan Kabinet Wilopo tidak stabil saat terjadi peristiwa Tanjung Morawa. Akibat peristiwa Tanjung Morawa, Sidik Kertapati yang menjabat sebagai ketua Sarekat Tani Indonesia mengirin mosi tidak percaya kepada parlemen melalui fraksi PNI. Mosi ini
menyebabkan Kabinet Wilopo mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno pada 2 Juni 1953.


4.  Kabinet Ali Sastroamidjojo I (30 Juli 1953-24 Juli 1955)
Progam Kabinet Ali Sastroamidjojo I, Runtuhnya Kabinet Ali Sastroamidjojo I, Sebab MUndurnya Kabinet Ali Sastroamidjojo I

Kabinet Ali Sastroamidjojo imenupakan koalisi PNI dan NU, sedangkan Masyumi menjadi oposisi. Prestasi Kabinet Ali Sastroamidjojo adalah mengadakan Konferensi Asia Afrika dan membentuk panitia pemilihan umum (pemilu) yang diketuai Hadikusumo. Dalam mengatasi masalah perekonomian, Kabinet Ali Sastroamidjojo I meninjau ulang utang pemerintah dan cadangan devisa negara. Kabinet Ali Sastroamidjojo I juga membatalkan hasil Konferensi Meja Bundar terkait utang.,
Indonesia terhadap Belanda. Kestabilan' Kabinet Ali Sastroamidjojo I mulai goyah saat terjadi pemberontakan DI/TII di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Aceh.


5. Kabinet Burhanuddin Harahap (12Agustus 1955-3 Maret 1956)
Progam Kabinet Burhanuddin Harahap, Sebab runtuhnya Kabinet Burhanuddin Harahap, Sebab Mundurnya Kabinet Burhanuddin Harahap

Program utama Kabinet Burhanuddin Harahap adalah pemberantasan korupsi. Program ini mendapat dukungan dari rakyat dan TNI. Prestasi Kabinet Burhanuddin Harahap adalah keberhasilannya menyelenggarakan pemilu pertama pada 1955. Pemilu dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama dilaksanakan pada 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR (parlemen). Tahap kedua dilaksanakan pada 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Konstituante. Keberhasilan pemilu 1955 menandai berakhirya masatugas Kabinet Buhanudin Harahep. Pada 3 Maret 1956 Kabinet Burhanuddin Harahap mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno.


6. Kabinet Ali Sastroamidjojo II (20 Maret 1956-14 Maret 1957)
Pada 8 Maret 1956 Presiden Soekarno memilih Ali Sastroamidjojo sebagai formatur kabinet baru untuk menggantikan Kabinet Burhanuddin Harahap. Anggota Kabinet Ali Sastroamidjojo dilantik pada 20 Maret 1956. Program kerja Kabinet Ali Sastroamidjojo II sebagai berikut.

Progam Kabinet Ali Sastroamidjojo II, Sebab runtuhnya Kabinet Ali Sastroamidjojo II, Sebab Mundurnya Kabinet Ali Sastroamidjojo II


a. Melaksanakan pembatalan hasil Konferensi Meja Bundar (KMB).
b. Berjuang mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Republik Indonesia.
c. Memulihkan keamanan dan ketertiban serta pembangunan ekonomi, keuangan, industri, perhubungan, pendidikan, dan pertanian.
d. Melaksanakan keputusan Konferensi Asia Afrika (KAA).
e. Mewujudkan perubalhan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional berdasarkan kepentingan rakyat.

Periode pemerintahan Kabinet Ali Sastroamidjojo II diwarnai beberapa permasalahan seperti berkembangnya sentimen anti-Tionghoa, berkembangnya gerakan separatisme, serta terjadinya perselisihan antara pengusaha Tionghoa dan pengusaha nasional akibat pembatalan hasil KMB.
Perselisihan ini menyebabkan Assaat mengadakan Kongres Nasional Importir Nasional. Pada 14 Maret 1957 Kabinet Ali Sastroamidjojo Il menyerahkan mandat kepada Presiden Soekarno.


7. Kabinet Djuanda/Karya (9 April 1957-5Juli 1959)
Progam Kabinet Djuanda/Karya, Sebab mundurnya Kabinet Djuanda/Karya

Memasuki tahun 1957 kondisi politik dan keamanan Indonesia semakin tidakmenentu. Untuk mengatasi kondisi ini Presiden Soekamo menunjuk Djuanda sebagai perdana menteri tanpa melalui formatur. Kabinet Djuanda disebut Kabinet Karya. Dalam memimpin pemerintahan, Djuanda dibantu
Hardi, K.H. Idham Chalid, dan J. Leimena. Program kerja Kabinet Djuanda sebagai berikut.

a. Membentuk Dewan Nasional.
b. Normalisasi situasi Republik Indonesia.
c. Memperjuangkan pengembalian Irian Barat.
d. Mempercepat proses pembangunan.

Pada 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden. Isi Dekret Presiden 5 Juli 1959 yaitu pembubaran Konstituante, tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945, serta pembentukan MPRS dan DPRS. Dekret Presiden 5 Juli 1959 dianggap sebagai jembatan politik dari masa Demokrasi LiberaƂ menuju masa Demokrasi Terpimpin.

Sistem pemerintahan pada masa Demokrasi Terpimpin adalah presidensial. Sistem ini sesuai UUD 1945 yang telah ditetapkan kembali menjadi undang-undang dasar negara Indonesia. Sesuai UUD 1945, kedudukan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan serta tidak bertanggung jawab kepada parlemen (DPR).

Pada masa Demokrasi Terpimpin arah kebijakan politik luar negeri ditentukan Presiden Soekarno. Arah dan kebijakan Presiden Soekarno ini menentukan posisi Indonesia dalam peraturan politik dunia. Selain itu, pada masa Demokrasi Terpimpin Presiden Soekarno berencana menerapkan pola pembangunan sosialis yang disebut sosialisme ala Indonesia. Pola pembangunan ini dilakuakan dengan membentuk Depernas/Bappenas, menerapkan kebijakan devaluasi mata uang rupiah, menetukan laju inflasi, mencanangkan deklarasi ekonomi, membuat kebijakan Dana Revolusi, dan menerapkan politik marcusuar.


Terimakasih buat teman-teman semua telah mengunjungi blog saya yang alakadarnya ini, semoga artikel-artikel yang saya buat ini bisa benar-benar bermanfaat untuk teman-teman semua, apabila banyak kekurangan didalamnya mohon dimaafkan.
Salam Sukses..!!

0 Response to "Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel