Lembaga Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Assalamualaikum Wr.Wb
Salam Sejahtera
Ok lasung saja siapa sih yang igin mendapat nilai yang sempurna tentu saja semua menginginkanya tapi semua itu tidak didapat begitu saja bukan? semua butuh usaha dan proses yang panjang, kunci mendapat nilai yang sempurna dalah belajar dengan giat dan ulet, maka dari itu saya disini ingin sedikit membatu proses pembelajaran teman-teman semua dengan sedikit ilmu yang telah saya pelajari sebelumnya dijejajang sekolah.
Pada kesempatan kali saya akan membagikan ilmu sedikit yang telah saya pelajari disekolah semoga saja artikel kali benar-benar bermanfaat utuk teman-teman semua. Langsung saja disimak materinya:


Lembaga Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Di negara Indonesia pemerintahan dilaksanakan melalui lembaga-lembaga negara yang dibedakan
menjadi lima kelompok, yaitu lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, eksaminatif, dan lembaga negara independen. Kelima lembaga negara tersebut menjalankan tugas dan wewenang berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hak-Hak MPR


Lembaga Legislatif
Lembaga legislatif adalah lembaga negara yang berwenang membuat undang-undang. Lembaga legislatif terdiri atas Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
MPR berdasarkan perubahan ketiga UUD 1945 memiliki kedudukan sejajar dengan lembaga negara lainnya. MPR hanya menjalankan kedaulatan rakyat yang ditentukan dalam UuD 1945. Menurut pasal 2 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa keanggotaan MPR terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum
serta diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

1) Tugas dan Wewenang MPR
MPR mempunyai tugas dan wewenang yang berbeda dengan sebelum perubahan UUD 1945. Beberapa tugas dan wewenang MPR sebagai berikut.
a. Mengubah danmenetapkanundang-undang dasar.

b. Melantik presiden dan/atau wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR.

c. Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalarn masa jabatannya setelah presiden dan/atau wakil presiden diberi kesempatan untuk memberikan penjelasa dalamsidang paripuma MPR.

2) Hak-Hak MPR
Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana disebutkan di atas, MPR mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban MPR diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakian Rakyat Daerah, MPR mempunyai hak sebagai berikut.

a. Mengajukan usulperubahan urdang undang dasar.
b. Menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan.
c. Memilih dan dipilih.
d. Membela diri.

Terimakasih buat teman-teman semua telah mengunjungi blog saya yang alakadarnya ini, semoga artikel-artikel yang saya buat ini bisa benar-benar bermanfaat untuk teman-teman semua, apabila banyak kekurangan didalamnya mohon dimaafkan.
Salam Sukses..!!

0 Response to "Lembaga Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel