Kedudukan Pancasila

Assalamualaikum Wr.Wb
Salam Sejahtera
Ok lasung saja siapa sih yang igin mendapat nilai yang sempurna tentu saja semua menginginkanya tapi semua itu tidak didapat begitu saja bukan? semua butuh usaha dan proses yang panjang, kunci mendapat nilai yang sempurna dalah belajar dengan giat dan ulet, maka dari itu saya disini ingin sedikit membatu proses pembelajaran teman-teman semua dengan sedikit ilmu yang telah saya pelajari sebelumnya dijejajang sekolah.
Pada kesempatan kali saya akan membagikan ilmu sedikit yang telah saya pelajari disekolah semoga saja artikel kali benar-benar bermanfaat utuk teman-teman semua. Langsung saja disimak materinya:


Kedudukan Pancasila
Apa kedudukan Pancasila bagi negara Indonesia? Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Dasar negara merupakan landasan kehidupan berbangsa dan bemegara. Dasar negara sebagai pedoman hidup bernegara mencakup norma bernegara, cita-cita negara, dan tujuan negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat diperinci sebagai berikut.

Pancasila sebagai Dasar Negara merupakan Sumber dari Segala Sumber Hukum



Pancasila sebagai Dasar Negara merupakan Sumber dari Segala Sumber Hukum
Dalam tertib hukum Republik Indonesia Pancasia berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Konsekuensi kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah semua
peraturan perundang-undangan Republik Indonesia harus sejiwa dengan Pancasila.Isi dan tujuan dari peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tidak boleh menyimpang dari jiwa Pancasila. Dalam kedudukannya sebagai sumber tertib hukum di Indonesia, Pancasila memiliki beberapa peran sebagai berikut:


1. Sebagai hukum tertinggi, artinya Pancasila memiliki kedudukan puncak dalam tertib hukum negara Indonesia. Dalam tata urutan peraturan perundang-undangan Republik indonesia, Pancasila tidak dimasukkan secara langsung dalam hierarki perundang-undangan. Akan tetapi, nilai-nilai Pancasila menjiwai seluruh peraturan dalam hierarki
perundang-undangan tersebut.

2. Sebagai papan uji bagi perundang-undangan Indonesia. Artinya, peraturan perundang-undangan yang sudah dan akan dibentuk dapat diuji menggunakan Pancasila. Apabila didapati peraturan
tersebut menyimpang, peraturan perundang-undangan terkait akan batal demi hukum. Peraturan tersebut tidak dapat berlaku sampai diakukan revisi atau diganti dengan peraturan baru yang sejwa dengan Pancasila.

Pancasila tidak dimasukkan dalam tata urutan peraturan perundang-undangan sebagaimana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan karena Pancasila melingkupi semua tertib hukum tersebut. Apabila dimasukkan, posisi Pancasila akan
menduduki posisi puncak di atas undang-undang dasar. Seluruh tertib hukum di Indonesia harus sesuai Pancasila dan seluruh penjabaran dari nilai-nilai Pancasila.


Kedudukan Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa
Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa menjadi sarana tepat untuk mempersatukan bangsa Indonesia yang beragam. Manfaat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sebagai berikut.
1) Memperkukuh kehidupanberbangsadan bemegara.
2) Sarana pemecahan masalah sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
3) Sebagai pembangunan diri dalam meng hadapimasalah hidup.
Pandangan hidup Pancasilà berisi
aspek-aspek sebagai berikut.
1) Konsep dasar yang di dalamnya ter kandung pikiran dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik yang dicita-citakan bangsa.
2) Pikiran dan gagasan terdalam dari konsep dasar yang dianggap baik.
3) Kristaisasi dan nilai pandangan hidup sendiri yang diyakini kebenarannya dan menimbulkan tekad untuk mewujudkan.

Pancasila sebagai Ideologi Persatuan dan Pembangunan


Pancasila sebagai Ideologi Negara Indonesia
Ideologi negara Indonesia adalah Pancasila. Ideologi Pancasila diartikan sebagai cita-cita negara yang menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan. Pancasila bersifat integralistik yaitu paham tentang hakikat negara yang melandasi konsep kehidupan beregara.Pancasila yang melandasi kehidupan bernegara menurut Prof. Soepomo adalah Pancasila dalam kerangka negara integralistik untuk membedakan dari paham-paham yang digunakan oleh pemikir negara lain.

Fungsi Pancasila sebagai ideologi mencakup tiga aspek utama sebagaiberikut.
1. Pancasila dapat memberikan legitimasi dan rasionalisasi terhadap perilaku dan hubungan-hubungan sosial dalam masyarakat.

2. Pancasila merupakan dasar atau acuan pokok bagi solidaritas sosial dalam kehidupan kelompok atau masyarakat.

3. Pancasia dapat memberikan motivasi untuk bertindak secara individual. Pancasila merupakan saiah satu unsur pengikat atau pemersatu bangsa Indonesia. Pancasia sebagai ideplogi berperan besar dalam meniaga iriegrasi nasional.

Pancasila sebagai Ideologi Persatuan dan Pembangunan
Pancasila sebagai ideologi persatuan berfungfi mempersatukan seluruh rakyat Indonesia menjadi bangsa yang berkepribadian dan percaya pada diri sendiri. Pancasila juga merupakan ideologi pembangunan bagi bangsa Indonesia. Artinya, Pancasila merupakan perangkat gagasan penting yang tersusun dalam pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-undang Dasar Negara Reoublik Indonesia Tahun 1945. Pancasila sebagai idiologi pembangunan mengnandung beberapa dimensi sebagai berikut.

1. Dimensi Realitas
Ideologi Pancasila mencerminkan realitas masyarakat. Pancasila harus dapat memberi citra bahwa dirinya merupakan cerminan dari masyarakat Indonesia.

2. Dimensi idealitas
Kualitas idealisme yang terkandung di dalamnya mampu menggugah harapan dan motivasi pendukungnya untuk mewujudkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

3. Dimensi Fieksibilitas
Fleksibel berarti terbuka terhadap penafsiran baru sehingga Pancasila tetap aktual dan fungsional dalam mengantisipasi setiap tuntutan zaman tanpa hanyut dalam arusperubahan.

Pancasila Dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar
Pancasila dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya karena sila-sila Pancasila masih bersifat umum sehingga harus dijelaskan lebih terperinci dengan peraturan perundangan lain.

Contohnya "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan" lebih lanjut dijelaskan dalam undang-undang dasar. Salah satunya dalam pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar." Selanjutnya, mekanisme kedauatan rakyat itu diwujudkan melalui
pemilu dalam pasal 22E ayat (1) sampai ayat (6). Ketentuan dalam undang-undang dasar tersebut masih diperinci lagi dengan undang-undang. Kaitannya dengan sila keempat dan pasal 22E ayat (1) - ayat (6) diperinci iagi dengan undang-undang tentang pemiu.

Terimakasih buat teman-teman semua telah mengunjungi blog saya yang alakadarnya ini, semoga artikel-artikel yang saya buat ini bisa benar-benar bermanfaat untuk teman-teman semua, apabila banyak kekurangan didalamnya mohon dimaafkan.
Salam Sukses..!!

0 Response to "Kedudukan Pancasila"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel