Hubungan Antar Lembaga Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Assalamualaikum Wr.Wb
Salam Sejahtera
Ok lasung saja siapa sih yang igin mendapat nilai yang sempurna tentu saja semua menginginkanya tapi semua itu tidak didapat begitu saja bukan? semua butuh usaha dan proses yang panjang, kunci mendapat nilai yang sempurna dalah belajar dengan giat dan ulet, maka dari itu saya disini ingin sedikit membatu proses pembelajaran teman-teman semua dengan sedikit ilmu yang telah saya pelajari sebelumnya dijejajang sekolah.
Pada kesempatan kali saya akan membagikan ilmu sedikit yang telah saya pelajari disekolah semoga saja artikel kali benar-benar bermanfaat utuk teman-teman semua. Langsung saja disimak materinya:


Hubungan Antar Lembaga Negara BerdasarkanUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Menurut Prof. Soepomo, Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai sistem tersendiri, yaitu berdasarkan pembagian kekuasaan. Walaupun dalam pembagian kekuasaan setiap lembaga negara sudah mempunyai tugas tertentu, dalam sistem ini dimungkinkan adanya kerja sama. antar lembaga negara. Hubungan kerja sama antarlembaga negara yang sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Hubungan Bersifat Fungsional
Hubungan yang bersifat fungsional seperti hubungan antara DPR dan presiden, serta DPR dan DPD diuraikan sebagai berikut.

1) Hubungan DPR dengan Presiden
Hubungan DPR dengan presiden berkaitan dengan hubungan kerja. Hubungan kerja tersebut antara lain mengenai proses pembuatan undang-undang antara presiden dan DPR yang diatur dalam pasal 20 ayat (2)-(5). Setiap rancangan undang-undang harus dibahas oleh presiden dan DPR untuk mendapat
persetujuan bersama (ayat 2). Jika rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak dapat diajukan lagi pada masa persidangan itu (ayat 3).

Hubungan DPR dengan Presiden


Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui' bersama (ayat 4) dan apabila presiden dalam waktu tiga puluh hari setelah rancangan undang-undang disetujui bersama, undang-undang itu sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan (ayat 5). Untuk terbentuknya undang-undang, harus disetujui bersama antara presiden dan DPR. Walaupun seiuruh anggota DPR menyetujui, presiden tidak setuju atau sebaliknya, rancangan undang-undang itu tidak dapat diundangkan.

2) Hubungan DPR dengan DPD
DPR memiliki hubungan dengan DPD, yaitu hubungan kerja dalam rangka membahas RUU.Dalam membahas RUU DPD memiliki hak untuk memberikan pertimbangan atas RUU tersebut dan menyampaikan hasil pelaksanaan pengawasan UU tersebut kepada DPR. Sementara itu, DPD dalam keterkaitannya dengan DPR, yaitu mengajukan

RUU tertentu kepada DPR, ikut membahas RUU tertentu bersama DPR, membei pertimbangan kepada DPR atas RUU tertentu, dan menyampaikan hasil pengawasan undang-undang tertentu kepada DPR. DPD sebagai perwakilan yang mewakili daerah harus mengedepankan kepentingan daerah yang diwakilinya.

b. Hubungan Bersifat Pengawasan
Hubungan yang bersifat pengawasan seperti hubungan DPR dengan presiden, DPD dengan pemerintah pusat serta pemerintah daerah dapat diuraikan sebagai berikut.

1) Hubungan DPR dengan Presiden
DPR memiliki fungsi pengawasan, yaitu mengawasi presiden dan wakil presiden dalam pelaksanaan kekuasaan eksekutif. DPR dapat mengusulkan pemberhentian presiden sebagai tindak lanjut pengawasan (pasal 7AUUD 1945). Dalam bidang keuangan, RUU APBN diajukan oleh presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD (pasal 23 ayat (2).  Apabila DPR tidak menyetujui RAPBN yang diusulkan presiden, pemerintah menjalankan APBN tahun lalu (pasal 23 ayat (3).

Hubungan DPR dengan Presiden, Hubungan DPD dengan Pemerintah Pusat dan Daerah


2) Hubungan DPD dengan Pemerintah Pusat dan Daerah
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berhak untuk turut serta dalam mengajukan dan membahas rancangan undang-undang (RUU) di DPR bersama pemerintah. Dengan demikian, DPD akan lebih mudah mengimplementasikan keinginan masyarakat dari claerah yang diwakilinya.Artirya kepentingan daerah akan terpenuhi karena DPD diperkenankan mengajukan RUU yang berkaitan
denganotonomi daerah. Hubungan pusat dengarn daerah; pembentukan, pemekaran, penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi akan lebih tepat sasaran karena
DPD Iebih mengetahui karakteristik daerah yang ciwakili. itulah beberapahal yang menunjukkan adanya hubungan DPD dengan pemerintah pusat dan daerah.

c. Hubungan yang Berkaitan dengan Penyelesaian Sengketa
Hubungan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa seperti hubungan Mahkama Konstitusi dengan lembaga

lembaga negara lain dan hubungan Mahkanmah Konstitusi dengan penyelenggara,
pemilu dapat diuraikan sebagai berikut.

1) Mahkamah Konstitusi dengan Lembaga-Lembaga Negara Lain
Mahkamah Konstitusi merupakan tempat bagi lembaga-lembaga negara lain untuk mengadu dan meminta keputusan mengenai lembaga negara yang memiliki landasan konstitusionalitas wewenang yang benar jika terjadi sengketa kewenangan antar lembaganegara. Sengketa kewenangan bisa terjadi antara DPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), antara presiden dan DPR atau antara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) danpresiden.


2) Mahkamah Konstitusi dengan
Penyelenggara Pemilu Salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan
hasil pemilihan umum. Para pihak yang dapat berperkara atau legal standing untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilu, yang berada dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi ditentukan, yaitu:


a) perorangan WNI calon anggota DPD peserta pemilu,

b) pasangan calon presiden dan wakil presiden, serta

c) partai politik peserta pemilu.

Selain tiga pihak di atas, tentunya tidak berhak untuk mengajukan permohonan sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi.

d. Hubungan yang Bersifat Pelaporan atau Pertanggung Jawaban
Hubungan yang bersifat pelaporan atau pertanggungjawaban seperti hubungan MPR, DPR, dan DPD, serta hubungan DPR dengan Komnas HAM. Bentuk hubungan antar lembaga tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

1) Hubungan antara MPR, DPR, dan DPD
Majelis Permusyawaratan Rakyat ┼čebagai salah satu lembaga negara menjadi ciri khas dalam sistem
demokrasi di Indonesia. Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Unsur anggota DPR untuk mencerminkan prinsip demokrasi poltik, sedangkan unsur anggota DPD untuk mencerminkan menjadi prinsip keterwakilan daerah agar kepentingan daerahticdak terabaikan.

Hubungan antara MPR, DPR, dan DPD, Hubungan DPRdengan Komnas HAM


2) Hubungan DPRdengan Komnas HAM
Keanggotaan Komnas HAM dipilih dan diangkat oleh DPR serta diresmikan oleh presiden. Komnas HAM menyampaikan laporan tahunannya kepada DPR dan presiden. Anggaran Komnas HAM berasal dari dana publik (APBN) yang secara terbuka disampaikan dan dibahas oleh DPR dan pemerintah. Komnas HAM adalah produk DPR dan pemerintah. Oleh karena itu, dinamika
politik di dalam tubuh DPR, pemerintah dan hubungan DPR dengan pemerintah dalam menanggapi berbagai isu HAM berpengaruh pada kinerja Komnas HAM.

Terimakasih buat teman-teman semua telah mengunjungi blog saya yang alakadarnya ini, semoga artikel-artikel yang saya buat ini bisa benar-benar bermanfaat untuk teman-teman semua, apabila banyak kekurangan didalamnya mohon dimaafkan.
Salam Sukses..!!

0 Response to "Hubungan Antar Lembaga Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel