Pengertian Hukum Publik (Hukum Negara)

Hukum Publik (Hukum Negara)

Hukum Publik yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapan negara atau hubungan antara negara dengan perseoranga (warga negara). Hukum Publik terdiri dari Hukum Tata Negara, Hukum Adminstrasi N egara, Hukum Pidana, Hukum Acara dan Hukum Internasional.

Pengertian Hukum Publik (Hukum Negara)


a) Hukum Tata Negara
Hukum Tata Negara yaitu hukum yang mengatur bentuk dan susunan pemerintahan suatu negara serta hubungan kekuasaan antara alat-alat perlengkapan yang satu dengan yang lain, dan hubungan antara negara (pemerintah pusat) dengan bagian-bagian negara (pemerintah daerah)

b) Hukum Adminstrasi Negara
Hukum Adminstrasi Negara (Hukum Tata Usaha Negara atau Hukum Tata Pemerintahan) yaitu Hukum yang mengatur cara-cara menjalankan tugas (hak dan kewajiban) dan alatalat perlengkapan negara.

c) Hukum Pidana (pidana hukuman)
Hukum Pidana yaitu hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang dan memberikan pidana kepada siapa yang melanggarnya, serta mengatur bagimana cara-cara mengajukan perkara ke muka pengadilan.

d) Hukum Internasional
Hukum Internasional terdiri atas hukum Perdata Internasional yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antara warga negara suatu negara dengan warga negara dari negara lain dalam hubungan internasional dan Hukum Publik.

e. Menurut Tempat Berlakunya Menurut tempat berlakunya hukum dapat dibagi dalam :
1) Hukum Nasional.
Hukum Nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam suatu negara

2) Hukum Internasional 
Hukum Internasional yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum dalam dunia internasional

3) Hukum Asing
Hukum Asing yaitu hukum yang berlaku dalam negara lain

4) Hukum Gereja 
Hukum Gereja yaitu kumpulan norma-norma yang ditetapkan oleh Gereja untuk para anggota-anggotanya

f. Menurut Wujudnya
Menurut Wujudnya hukum dapat dibagi dalam :

1) Hukum Obyektif
Hukum Obyektif adalah hukum suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. Hukum ini hanya menyebut peraturan hukum saja yang mengatur hubungan hukum antara dua orang atau lebih.

2) Hukum Subyektif (hak)
Hukum Subyektif adalah hukum yang timbul dari Hukum Obyektif dan berlaku terhadap seorang tertentu atau lebih. Hukum Subyektif disebut juga hak. Pembagian hukum jenis ini kini jarang digunakan orang.

g. Menurut Sifatnya
1) Hukum yang Memaksa. Hukum yang memaksa yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. Misalnya dalam perkara pidana.
2) Hukum yang Mengatur (Hukum Pelengkap)
Hukum yang mengatur yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Biasanya dilakukan dalam perkara-perkara keperdataan. Contoh konkrit pasal 1365 BW, yang menyebutkan: ”Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

h. Menurut Cara Mempertahankannya
Menurut Cara Mempertahankannya hukum dapat dibagi dalam:
1) Hukum Material
Hukum Materiil yaitu hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah-perintah dan laranganlarangan. Contoh hukum material adalah Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Dagang dan lain-lain

2) Hukum Formil
Hukum Formil yaitu hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material atau peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-caranya mengajukan sesuatu perkara ke muka pengadilan dan bagaimana cara-caranya hakim memberi putusan. Contoh hukum formil : Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.

0 Response to "Pengertian Hukum Publik (Hukum Negara)"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel