Kebijakan Pemerintahan Jepang di Politik dan Ekonomi

Kebijakan Pemerintah Jepang di Indonesia

   Masa Penjajahan Jepang di Indonesia walaupin tidak begiru lama seperti Belanda akan tetapi mengakibatkan penderitaan kepada rakyat Indonesia lahir maupun batin. Rakyat kekurangan pangan dan sandang serta mengalami penderitaan rohaniah (Moral), kebijakan jepang terhadap rakyat Indonesia mempunyai prioritas yaiyu.
  1. Menghapus pengaruh-pengaruh Barat di kalangan masyarakat Indonesia.
  2. Menggerakkan rakyat Indonesia demi kemenangan Jepang dalam perang dunia II, khusunya Asia Timur Raya.

Adapun berbagai kebujakan pemerintah kedudukan Jepang di Indonesia sebagai berikut.

1. Kebijakan Jepang di Bidang Politik
   Jepang di Indonesia menegakkan pemerintahan militer yang diperintah oleh angkatan darat dan angkatan laut, pada mulanya kedatangan jepang disambut gembera oleh bangsa indonesia karena berusaha menarik simpati dengan cara menjajikan kemerdekaan utnuk indonesia. Antaranya sebagai berikut
  a. Menggunakan bahasa Indonesia disamping Bahasa resmi Jepang.
  b. Mengikut sertakan masyarakat indonesia dalam sistem pemerintahan, contohnya Gerakan 3A.
  c. Disamping itu, jepang juga mengakat dari kalangan nasional sebagai pemimpin pusat tenaga rakyat (Putera), Ir. Soekarno
  d. Bendera Merah Putih boleh dikibarkan berdampingan dengan bendera Jepang.
  e. Menarik simpati umat islam dengan mengizinkannya organisasi islam berdiri.
  f. Lagu Indonesia Raya boleh dinyanyikan setelah lagu kebangsaan Jepangn.

2. Kebijakan Jepang di Bidang Ekonomi
    Pada masa pendudukan Jepang kehidupan ekonomi masyarakat indonesia sangat mengenaskan, dikarenakan ekonomi rakyat berawal dari sistem bumi hangus Hindia Belanda ketika mengalami kekalahan dari jepang pada bulan Maret 1942. Adapun pengaruh lainya dibidang ekonomi antara lain sebagai berikut.
  a. Para petani harus menjual hasil produksi padinya kepada pemerintah sesuai dengan kuota yang telah ditentukan dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah Jepang.
  b. Jepang memonopoli hasil perkebunan berdasarkan UU No. 22 Tahun 1942 yang dikeluarkan oleh Gunseikan.
  c. Sistem autarki, yakni rakyat dan pemerintah daerah wajib memenuhi kebutuhan sendiri untuk menunjang kepentingan perang Jepang.
  d. Tanaman perkebunan yang kurang berguna bagi kepentingan perang diganti dengan tanaman jarak yang diguanakan untuk pelumas mesin.
  e. Jepang membuka pabrik mesin, paku, kawat, dan baja pelapis granat, tetapi semua usaha itu tidak berkembang lancar karena kekurangan suku cadang.
  f. Banyak prabrik gula yang ditutup.

0 Response to "Kebijakan Pemerintahan Jepang di Politik dan Ekonomi"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel