Kabinet-Kabinet yang Memerintah Pada Masa Demokrasi Liberal

a. Kabinet Mohammad Natsir (7 September 1950-Maret 1951)

     Setelah bentuk negara RIS dibubarkan kabinet pertama adalah kabinet Natsir yang merupakan kabinet koalisi yang dipimpin oleh Masyumi dan PNI sebagai partai kedua terbesar menjadi oposisi. PNI menolak ikut serta menjadi komite karena meraka merasa tidak diberi kedudukan yang tepat sesuai dengan kekuatanya. Tokoh terkenal yang mendukung kebinet ini adalah Sri Sultan HB IX. Mr. Assaat, Mr. Mohamad Roem, Ir. Djoeanda Kartawidjaja dan Dr. Soemitro.
  Progam pokonya adalah meningkatkan usaha keamanan dan kententraman, konsuldasi dan menyempurnakan pemerintah, menyempurnakan organisasi angkatan perang, mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat dan meperjuangkan penyelesaian masalah irian barat.
     Pada masa pemerintahan ini, terjadi pemberontakan hampir diseluruh Nusantara antara lain pemerontakan DI/TII, Gerakan Andi Aziz, Gerakan APRA, dan Gerakan RMS. Perundingan masalh Irian Barat juga mulai drinitis, tapi mengalami jalan buntu. Pada tanggal 22 Januari 1951, parlemen menyampaikan mosi tidak percaya dan mendapat kemenangan sehingga pada tanggal 21 Maret 1951, Perdana Menteri Natsir mengembalikan pendapatnya kepada Presiden.

b. Kabinet Sukiman (27 April 1951 – 3 April 1952)

Setelah Natsir mengembalikan mandatnya kepada presiden, Presiden Soekarno menunjuk Sartono, ketua PNI, untuk menjadi formatur. Hampir selama satu bulan Sartono membuat kabinet koalisi antara PNI dan Masyumi, tetapi gagal. Akhirnya Sartono mengembalikan mandatnya kepada presiden setelah bertugas selama 23 hari (28 Maret 1951 – 18 April 1951). Kemudian presiden menunjuk Sukiman Wirosandjojo dari Masyumi dan menunjuk Djojosukarto sebagai formatur, mereka berhasil membentuk kabinet koalisi antara Masyumi, PNI, dan sejumlah partai kecil.
Progam Pokok dari Kabinet Soekiman antara lain sebagai berikut.
a. Menjamin keamanan dan ketentraman.
b. Mengusahakan kemakmuran rakyat dan memperbaharui hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani.
c. Mempercepat persiapan pemilihan umum.
d. Menjalankan politik luar negeri secara bebas aktif serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI secepatnya.
e. Di bidang hukum, menyiapkan UU tentang pengakukan serikat buruh, perjanjian kerja sama, penetapan upah minimum, dan penyelesaian pertikaian.
    Hasil atau prestai yang berhasil dicapai oleh kabinet Soekiman yaitu tidak terlalu berarti sabab progamnya melanjutkan progam Natsir, hanya saja terjadi perebutan skala prioritas dalam pelaksanaan progamnya, seperti awalnya progam mengiatkan usaha keamanan dan ketentraman selanjutnya diprioritaskan untuk menjamin keamanan dan ketentraman.
  Berakhirnya kekuasaan Soekiman disebabkan oleh pertentangan dari Masyumi dan PNI atas tindakan suekiman sehingga mereka menarik dukungannya pada Soekiman. DPR akhirnya menggugat Soekiman dan terpaksa Soekiman harus mengembalikan pendaptnya kepada presiden.

c. Kabinet Wilopo (3 April 1952 – 3 Juni 1953)

Kabinet pada masa demokrasi liberal, Sekali lagi Presiden Sukarno mencoba mengkoalisikan dua partai besar yang berkuasa saat itu, yaitu Partai Masyumi dan PNI. Presiden menunjuk Wilopo sebagai pimpinan kabinet yang baru sehingga dikenal dengan nama Kabinet Wilopo. Kabinet ini mendapat dukungan dari PNI, Masyumi, dan PSI.
Progam Pokok dari Kabinet Wilopo, antara lain sebagai berikut.
a. Progam Dalam Negri
    MEnyelenggarakan pemilihan umum (konstituante, DPR, dan DPRD), meningkatan kemakmuran rakyat, meningkatkan pendidikan, dan pemulihan keamanan.
b. Progam Luar Negri
    Penyelesaian hubungan Indonesia dengan Belanda, pengembalian Irian Barat kepangkuan Indonesia, serta menjalankan politik luar negri yang bebas-aktif.
  Akibat peristiwa Tanjung Morawa memunculkan mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia, terhadap kabinet Wilopo. Sehingga Wilopo harus mengembalikan pendapatnya kepada Presiden.

d. Kabinet Ali Sastroamidjojo (31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955)

Kabinet ini terbentuk dua bulan kemudian setelah Kabinet Wilopo mundur. Disebut sebagai Kabinet Ali II karena sebelumnya Ali Sasroamijoyo pernah menjabat sebagai Perdana Menteri. Kabinet ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 65 tahun 1956.
rogam Pokok dari Kabinet Ali Sastroamidjojo, antara lain sebagai berikut.
a. Meningkatkan keamanan dan kemakmuran serta segera menyelenggarakan Pemilu.
b. Pembebasan Irian Barat secepatnya.
c. Pelaksanaan politik bebas-aktif dan peninjauan kembali persetujuan KMB.
d. Penyelesaian Pertikaian politik.
  Hasil atau prestasi yang diperoleh kabinet Ali Sastroamidjojo, antara lain sebagai berikut.
a. Persiapan Pemilihan Umum untuk memilih anggota parlemen yang akan diselenggarakan pada 29 September 1955.
b. Menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika tahun 1955.
    KAA I teryata mememiliki pengaruh dan arti penting bagi solidaritas dan perjuangan kemerdekaan bangsa Asia-Afrika dan membawa akibat lain antara lain sebagai berikut.
a. Berkurangnya ketegangan dunia.
b. Australia dan Amerika mulai berusaha menghapus ras diskriminasi dinegaranya.
c. Belanda mulai kerepotan menghadapi blok-Asia di PBB, karena belanda masih bertahan di Irian Barat.
   NU menarik dukunganya dan menterinya dari kabinet sehingga keretakan dalam kabinetnya inilah yang memaksa Ali harus mengembalikan pendapatnya kepada presiden.


0 Response to "Kabinet-Kabinet yang Memerintah Pada Masa Demokrasi Liberal"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel