Fungsi dan Kewenangan Badan-Badan Peradilan Di Bawah Mahkama Agung dan Mahkama Konstitusi

Fungsi dan Kewenangan Badan-Badan Peradilan Di Bawah Mahkama Agung dan Mahkama Konstitusi


1. Badan Peradilan di Bawah Mahkama Agung
         Lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara. Penjelasan lebih lanjut sebagai berikut:


    1. Peradilan Umum
           peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.
      Adapun fungsi/tugas dari Peradilan Umum antara lain sebagai berikut:
        - Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara dari lingkungan Peradilan Umum pada Mahkamah Agung dan Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
        - Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara dari lingkungan Peradilan Umum pada Mahkamah Agung dan Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum.
        - Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dan Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.
Wewenang Peradilan Umum:
- Mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antarpengadilan negeri didaerah hukumnya.
- Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta dan Mengadili perkara pidana dan perdata di tingkat banding.

    2. Peradilan Militer
            peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman mengenai kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana militer.
       Adapun fungsi/tugas dari Peradilan Militer antara lain sebagai berikut:
         - Bertugas dan berwenang menjatuhkan sanksi dari aparat yang ditunjuk jika terjadi pelanggaran hukum disiplin prajurit ( undang-undang no.26 tahun 1997) dan Memeriksa, mengadili, dan memutus terhadap setiap pelanggaran oleh prajurit dalam lingkup kewenangan pengadilan militer( undang-undang No.31 tahun 1997).
Wewenang Perdilan Militer
- Memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa tata usaha angkatan bersenjata.
- Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindakan pidana yang menjadi dasar dakwaan dan sekaligus memutuskan kedua perkara tersebut dalam satu putusan.
- Prajurit yang berpangkat Kapten kebawah dan yang berdasarkan Undang-undang dipersamakan dengan Prajurit.


    3. Peradilan Agama
            peradilan di bawah Mahkamah Agung bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang.
       Adapun fungsi/tugas dari Peradilan Agama antara lain sebagai berikut:
         - Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim dan pegawai lainnya (pasal 53 ayat 1 dan 2, UU No.3 Tahun 2006) dan Menyelenggarakan sebagian kekuasaan negara dibidang kehakiman.
Wewenang Pengadilan Agama
- Mengadili perkara di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antarpengadilan agama di daerah hukumnya.
- Mengadili perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama dalam tingkat banding.

    4. Peradilan Tata Usaha Negara
            lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara.
       Adapun fungsi/tugas dari Peradilan Tata Usaha Negara antara lain sebagai berikut:
         - Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim dan pegawai lainnya.
         - Melakukan Pembinaan Pejabat Struktural dan Fungsional Serta Pegawai Lainnya, Baik Menyangkut Administrasi, Tekhnis, Yustisial Maupun Administrasi Umum dan Menyelenggarakan sebagian kekuasaan negara dibidang kehakiman.
Wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara
- Memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan tata usaha negara di dalam daerah hukumnya.
- Memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara di tingkat banding.

0 Response to "Fungsi dan Kewenangan Badan-Badan Peradilan Di Bawah Mahkama Agung dan Mahkama Konstitusi"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel